Sistem pemerintahan yang demokrasi memungkinkan setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Dimana kebebasan politik yang dimiliki dapat disalurkan dalam sebuah organisasi politik dan menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, sehatnya politik juga tergantung dari infrastruktur politik yang dibangun oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya untuk memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, infrastruktur politik sering disebut sebagai mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi tujuan, serta kesamaan lainnya. Secara umum ada beberapa unsur infrastruktur politik di Indonesia, diantaranya Partai politik Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional sehingga partai tersebut dapat melaksanakan program serta kebijakan yang telah dibuatnya. Baca juga Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi Dalam negara demokrasi, fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik, sarana partisipasi politik, dan sarana pembuatan kebijakan. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan tujuan sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan, berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Kelompok Penekanan Kelompok penekanan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan yang kegiataannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi. Contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat LSM. Media Komunikasi Politik Media komunikasi politik merupakan salah satu instrument politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Secara sederhana komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Tokoh Politik Tokoh politik adalah orang yang karena perjuangan dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga sehala pendapat dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bermaksud memperoleh keuntungan. Organisasi ini, dalam terjemahan harfiahnya dikenal juga sebagai organisasi nonpemerintah. Please follow and like us Kelas Pintar adalah salah satu partner Kemendikbud yang menyediakan sistem pendukung edukasi di era digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik. Related TopicsInfrastruktur PolitikKelas 0Pendidikan Pancasilapolitik You May Also Like

MenurutIta bahwa hak korban yang sangat penting untuk diperjuangkan yaitu kebenaran, keadilan, dan reparasi. Sebagai informasi tambahan bahwa Komnas HAM sampai saat ini menangani 12 (dua belas) kasus pelanggaran HAM yang berat dan telah selesai penyelidikannya di Komnas HAM, serta telah dilimpahkan ke Jaksa Agung.

A. Pengertian Infrastruktur Politik Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadapa kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. B. Fungsi Infrastruktur Politik Infrastruktur politik adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Fungsi infrastruktur politik ialah a. Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. b. Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat. c. Agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik. d. Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. C. Unsur Infrastruktur Politik Infrastruktur politik mempunyai 6 unsur diantaranya Partai Politik Kelompok Kepentingan Kelompok Penekan Media Komunikasi Politik Organisasi Masyarakat Tokoh Politik Dalam infrasruktur politik dibentuk partai-partai politik. Selain partai politik, terdapat juga organisasi abstrak tidak resmi. Kelompok ini disebut kelompok penekan dan kelompok yang mempunyai kepentingan Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat hubungan saling memengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Unsur-unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik. D. Pembahasan Peranan Masing-masing Unsur Infrastruktur Politik 1. Partai Politik Political Party A. Pengertian Pengertian partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah Negara yang berdemokrasi partai politik sebagai sebuah lembaga yang memiliki peranan yang penting dalam Negara demokrasi khususnya pada masa sekarang ini. B. Fungsi Partai Politik Prof. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut a. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah b. Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial c. Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan d. Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara C. Peranan a Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau out out pada umumnya. b Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan c Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. 2. Kelompok Kepentingan Interest Group A. Pengertian Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat. B. Pembagian Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok 1 Interest Group Asosiasi Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dll 2 Interest Group Institusional Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya. 3 Interest Group Nonasosiasi Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll. 4 Interest Group Anomik Interest group inidapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada umumnya berupa aksi-aksi demontrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak aktivitas buruk kelompok ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hak mengeluarkan pendapat dimuka umum. C. Peranan Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik. Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, salueran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Hubungan pribadi; hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung; perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal dan institusional lainnya; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan. Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain. 3. Kelompok Penekan Pressure Group 1. Pengertian Yang dimaksud golongan penekan adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. 2. Peranan Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan maju. Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya. Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu a. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan, c. Organisasi Kepemudaan, d. Organisasi Lingkungan Hidup, e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya. 4. Media Komunikasi Politik Political Communication Media A. Pengertian Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Merupakan benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan singkat kata alat komunikasi politik. Komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan, institusi, asosiasi ataupun sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Kelompok infrastruktur politik ini, secara nyata menggerakkan sistem, memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, melekukan sosialisasi politik, menyeleksi kepemimpinan, menyelesaikan sengketa politik, yang terjadi diantara berbagai pihak baik di dalam maupun di luar. Serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun keluar. Alat komunikasi dapat mendukung terciptanya suasana politik rakyat karena alat komunikasi tersebut merupakan sarana perhubungan dan pemersatu bagi masing-masing golongan, terutama golongan politik. Alat komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat penyebarluasan konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ideologi-ideologi politik tertentu, dasn program-program kerja golongan kepada seluruh anggota dan simpatisannya. B. Posisi MC Luhan “Medium is the extension of man” media adalah sesungguhnya perpanjangan instrument indra manusia. Media ditempatkan sebagai alat untuk sarana akses informasi apapun dalam lingkunganmasyarakat, termasuk politik. “Medium is the message” media adalah pesan itu sendiri. Dalam konteks politik yang dapat mempengaruhi khalayak, bukan hanya apa yang dikatakan media, tetapi media apa yang digunakan juga mempengaruhi keefektifan komunikasi politik. D. Fungsi • Fungsi Informasi Media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan politik dengan kekuasaan, serta sosialisasi politik. • Fungsi Edukasi Media dijadikan sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan media. • Fungsi Korelasi Media dijadikan penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang berkaitan dengan aktivitas aktor poltik. • Fungsi Kontrol Sosial Media sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik. • Fungsi Pembentukan Opini Publik berkaitan dengan Persoalan Politik F. Peranan • Membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan masyarakat. • Membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum. • Membantu berhubungan dengan kelompok diluar dirinya media menjadi mediasi antara aktor politik dengan aktor politik lainnya. Media dalam hal ini menjadi fasilitator. • Membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tersebut. • Membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima. 5. Organisasi Kemasyarakatan Ormas A. Pengertian Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya. Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam dalam peserta untuk memperoleh kekuasaan dalam Pemilu. B. Ciri Khusus Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat warga negara republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat warga Negara republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari warga negara republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan. C. Fungsi Dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1985, Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi; c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional; d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah. E. Peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. 6. Tokoh Politik Political Figure A. Pengertian Tokoh politik adalah rang-orang yang lalu lalang, atau yang bekerja di dunia politik, dan eksis di kalangan masyarakat, berperang penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan khusus dalam sistem politik. Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu a. Legitimasi elit politik, b. Masalah kekuasaan, c. Representativitas elit politik, dan d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik. B. Peranan Tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, mempunyai peranan bagi masyarakat. Peranan itu yaitu menyaurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota DPR harus mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka penyelenggaraan negara.

Telematikamenunjuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekominikasi, media, dan informatika. Dalam Pengantar pada Mata Kuliah Hukum Telematikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dinyatakan bahwa istilah telematika merujuk pada perkembangan konvergensi antara

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Instrumen politik luar negeri merupakan wahana/cara/sarana/alat dalam melaksanakan keputusan bidang politik luar negeri agar dapat berfungsi maksimal guna mencapai tujuan akhir. Instrumen yang terkandung dapat bersifat damai peaceful instrument maupun bersifat kekerasan tinggi violent instrument. Instrumen politik luar negeri dapat berwujud diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda, intervensi, perang dan diartikan sebagai seni, teknik atau cara yang dimanfaatkan dalam melakukan perundingan dengan wakil-wakil negara lain untuk memperjuangkan suatu kebijakan, mengamankan dan melindungi kepentingan nasional. Fungsi utama diplomasi adalah melakukan negosiasi atau perundingan, observasi dan perlindungan. Tugas pokok utama diplomat adalah meniadakan suatu keadaan yang merugikan kepentingan nasional; mempertahankan keadaan yang menguntungkan kepentingan nasional; menegakkan keadaan yang diperlukan demi kepentingan nasional. Fungsi diplomat dalam kondisi tawar menawar diplomat memiliki fungsi yaitu memberi perlindungan warga negara meliputi perlindungan terhadap kehidupan dan memajukan kepentingan warga negara di dalam dan luar negeri; perwakilan simbolis diplomat sebagai representasi simbolis terlihat aktif dalam peristiwa-peristiwa sosial yang berhubungan dengan kelompok tempatnya bertugas dan menghadiri setiap peristiwa yang berhubungan; memperoleh informasi sebagai input kebijakan luar negeri melalui cara-cara terselubung. Cara-cara itu merupakan tugas terpenting. Para perumus kebijakan perlu mendapat informasi yang akurat supaya memperoleh kesesuaian maksimum antara keadaan lingkungan objektif dengan image pembuat keputusan; memberi nasihat dan membuat kebijakan yang menyeluruh bagi para perumus sasaran dan rencana tindakan sehingga sumbangan diplomat dalam proses pembuatan kebijakan ditentukan oleh kemampuannya mengintepretasikan dan menilai kondisi negara tempat ditugaskan. Dalam melakukan diplomasi terdapat beberapa bentuk yaitu old diplomacy diplomasi tertutup; diplomasi terbuka; diplomasi pertemuan puncak; diplomasi multilateral; multi-track diplomacy; diplomasi kekerasan coercive diplomacy; preventive diplomacy; diplomasi perjuangan. Pada banyak kasus negosiasi dua negara atau lebih dimaksudkan untuk saling mengubah tujuan dan kebijakan masing-masing negara dalam beberapa isu kontroversial. Negosiasi dapat bermakna pula efek samping, maka diperlukan tawar menawar dan usaha-usaha guna menjamin persetujuan. Dalam menjelaskan negosiasi perlu dijelaskan juga tujuan komunikasi diplomatik. Proses negosiasi formal secara sistematis terbagi menjadi lima bagian yaitu pertemuan terbuka-tertutup; pertemuan bilateral-multilateral; ketegangan/situasi krisis maupun keadaan normal; ketersediaan waktu; peranan peserta dan perantara. Proses negosiasi dibagi dalam dua lingkup besar yaitu mempersiapkan aturan main menentukan tempat dan pihak-pihak serta jumlah delegasi, bahasa-tempat duduk dan pemberitaan pers; membahas perundingan yaitu pengambilan posisi, pengetengahan tuntutan/kondisi dan isyarat/simbolis. Hasil yang memungkinkan timbul setelah negosiasi adalah pakta/persetujuan; penangguhan perundingan; mengakhiri perundingan dan meninggalkan masalah yang tidak dapat terselesaikan. Tujuan komunikasi diplomatik memiliki tujuan yaitu memperoleh informasi maksud dan rencana dari pihak lawan; menyatakan maksud dan rencana sendiri kepada pihak lawan; menguji kesungguhan pihak lawan dalam mencari kesepakatan; meyakinkan pihak lawan mengenai kegunaan atau urgensi dari suatu kesepakatan; mengulur waktu untuk memperoleh hasil yang lebih menguntungkan; untuk melakukan propaganda. Dalam mendukung keberhasilan diplomasi terdapat beragam faktor objek perlindungan; unsur personel; waktu perundingan; lokasi untuk memengaruhi tingkah laku tindakan dan tujuan negara melalui tawar menawar diplomatik dapat menjadi lebih kompleks jika ada perbedaan tujuan mendasar. Pada kondisi ini penyelesaian perlu dilakukan dalam dua tahap yaitu salah satu pihak harus membuat pihak lain berkeinginan membuat suatu satu pihak berupaya meyakinkan pihak lain untuk menyetujui kesepakatan dibandingkan mengedepankan status quo; setelah tercapai persetujuan, kedua pihak perlu merundingkan ketentuan-ketentuan khusus yang dipakai dalam persetujuan akhir. Tindakan ekonomi lebih banyak mengandalkan kekuatan yang nyata dalam bentuk modal dan sumber daya ekonomi. Kriteria tindakan ekonomi dalam instrumen adalah melalui cara positif maupun negatif yaitu memaksa negara lain untuk menyerahkan konsensi ataupun kesepakatan formula ekonomi politik; memperkokoh posisi politik negara sendiri dan/atau melemahkan posisi negara lain; ekspansi kawasan atas kepentingan nasional atau kawasan yang berpengaruh terhadap negara lain. Dalam perjalanannya tindakan ekonomi dipengaruhi oleh sifat kebijakan khusus tindakan ekonomi berupa imbalan, hukuman dan ancaman; jenis/ ekonomi untuk tindakan yang diambil; komponen partai yang terlibat tindakan ekonomi; kedekatan ideologis dan militer. Perlu diingat bahwa tujuan bantuan ekonomi adalah mempertahankan negara penerima bantuan sebagai sekutu politik; memperbaiki atau mengubah orientasi politik negara penerima bantuan; mencegah negara penerima bantuan menjadi sekutu merupakan penerangan pendapat, paham dan lain-lain yang dapat menjadi kebenaran/kekeliruan yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan pihak lain untuk menganut sikap, arah dan keyakinan tertentu. Bentuk-bentuk komunikasi yang ditujukan guna menanamkan gagasan, informasi dan imajinasi ke dalam pikiran manusia yang memacu pemikiran, emosi dan tindakan pihak lain. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya

Instrumenpolitik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah. a. kelompok penekan b. tokoh politik c. partai politik d. kelompok kepentingan e. media komunikasi politik Jawaban: e

Pengertian Komunikasi Politik – Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik? Apa tujuan dari komunikasi poltik? Apa fungsi komunikasi politik? Sebutkan unsur-unsur komunikasi politik! Apa saja bentuk komunikasi politik? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian komunikasi politik menurut para ahli, tujuan, fungsi, unsur dan bentuk komunikasi politik secara lengkap. Baca Juga Pranata Politik Komunikasi poliotik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan politik dan aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. Komunikasi politik adalah komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi berupa lambang, simbol, pesan atau kegiatan yang bersifat politik, dari individu atau kelompok pada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Komunikasi politik juga diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang mempunyai implikasi dan konsekuensi terhadap kegiatan politik yang terjadi baik secara faktual ataupun potesial. Faktor terpenting dalam komunikasi politik terdapat pada isi pesan yang bermuatan politik. Gabriel Almond 1960 Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. McNair 2003 Komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi yang ditujukan kepada para politisi oleh pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi mengenai aktor politik dan kegiatan mereka, sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk diskusi politik media lainnya. Nimmo 20059 Komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi konflik. Cangara 200932 Komunikasi politik adalah satu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik memiliki akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Surbakti 2010152 Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi tentangf politik dari pemerintah terhadap masyarakat dan dari masyarakat terhadap pemerintah. Tujuan Komunikasi Politik Tujuan komunikasi politik menurut Arifin 20031, antara lain Membangun Citra Politik Terbentuknya citra politik terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang diterima baik secara langsung maupun media politik termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Baca Juga Pendidikan Politik Membentuk dan Membina Pendapat Umum Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Selain berfungsi memberi informasi, media massa juga berfungsi untuk mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri, dan mengakui pentingnya sumber khusus; sedangkan saluran dan pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan. Mendorong Partisipasi Politik Komunikasi politik mendorong partisipasi politik agar individu ikut berperan dalam kegiatan politik. Fungsi Komunikasi Politik Fungsi komunikasi politik sering diterapkan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah menurut Ardial 200940, antara lain Fungsi Artikulasi Kepentingan Komunikasi politik merupakan proses mengolah aspirasi masyarakat yang beraneka ragam untuk disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur. Fungsi Agregasi Kepentingan Komunikasi politik merupakan penggabungan berbagai kepentingan yang sama atau hampir sama untuk disatukan dalam rumusan kebijakan yang lebih lanjut. Fungsi Pembuat Kebijakan Komunikasi politik dijalankan lembaga legislatif dengan berbagai hak yang dimiliki lembaga tersebut seperti inisiatif, angket, budget, interplasi, dan amandemen melalui kerja sama dengan lembaga eksekutif. Fungsi Penerapan Kebijakan Komunikasi politik dijalankan lembaga eksekutif dan jajaran birokrasinya, yang tidak hanya sekadar pembuatan rincian dan pedoman pelaksanaan peraturan, tapijuga perlu membeberkan penafsiran atas aturan tersebut agar mudah dipahami dan dilaksanakan warga negara. Baca Juga Retorika Fungsi Penghakiman Kebijakan Komunikasi politik membuat keputusan dan menetapkan solusi atas pertikaian atau persengketaan yang berkaitan dengan persoalan peraturan, pelanggaran peraturan, dan penegasan fakta yang perlu mendapatkan keadilan. Unsur-Unsur Komunikasi Politik Unsur-unsur komunikasi politik menurut Cangara 200931, antara lain Komunikator Politik Komunikator politik merupakan individu yang ada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga pengelola media massa dan tokoh masyarakat. Selain itu, dapat berupa negara, badan internasional dan yang mempertugas atas nama negara. Pesan Politik Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang terangan, baik disadari maupun tidak disadari yang berisi kandungan politik. Contohnya pidato politik, propogada dan lain sebagainya. Saluran Politik Saluran atau media politik merupakan alat atau sarana yang digunakan para komunikator politik untuk menyampaikan pesan politik. Sasaran Politik Sasaran atau target politik merupakan anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk dukungan suara pada partai atau kandidat dalam pemilu. Pengaruh dan Efek Komunikasi Politik Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintah dan partai politik, dimana akan berakhir pada pemberian suara dalam pemilu, dimana akan menentukan terpilih tidaknya kandidat untuk menempati posisi. Bentuk Komunikasi Politik Bentuk-bentuk komunikasi politik menurut Arifin 200365, antara lain Retorika Retorika adalah seni berbicara yang banyak digunakan dalam perdebatan di persidangan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar personal lalu berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa yaitu berpidato pada khalayak. Agitasi Politik Tujuan agitasi politik adalah membangkitkan rakyat pada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak mulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami. Baca Juga Debat Propaganda Propoganda berasal dari bahasa latin Propagare yang artinya menanam tunas suatu tanaman. Orang yang melakukan propaganda disebut Propagandis, mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar, biasanya dilakukan politikus atau kader partai politik yang mempunyai kemampuan mudah mendapatkan sugesti. Public Relations Politics Hubungan masyarakat adalah upaya alternatif untuk mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. Tujuan public relations politics adalah untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional atau aktivis komunikator dengan khalayak kader, simpatisan, masyarakat umum. Kampanye Politik Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan individu atau kelompok organisasi dalam waktu tertentu untuk mendapatkan dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Tujuan kampanye politik adalah untuk menciptakan efek tertentu pada Sebagian besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada waktu tertentu. Lobi Politik Lobi politik sangat berpengaruh dari pribadi politikus seperti kompetensi, penguasaan masalah dan karisma. Lobi politik adalah gelanggang pembicaraan terpenting bagi para politikus atau kader tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus. Media Massa Media massa berfungsi sebagai perluasan panca indera manusia dan juga media pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau dukungan juga citra politik bagi masyarakat yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau bentuk komunikasi lain. Baca Juga Debat Aktif Demikian artikel pembahasan tentang pengertian komunikasi politik menurut para ahli, tujuan, fungsi, unsur dan bentuk komunikasi politik secara lengkap. Semoga bermanfaat

berfungsiuntuk menceritakan informasi terkini mengenai sebagian atau keseluruhan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya job description 2) To sell komunikasi yang berfungsi untuk “menjual” gagasan dan ide, pendapat, fakta, termasuk menjual sikap tentang suatu subjek layanan 3) To learn komunikasi

Home/Kumpulan Soal dan Jawaban/Instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah 30. Instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah…. a. kelompok penekan b. tokoh politik c. partai politik d. kelompok kepentingan e. media komunikasi politik Jawaban e BACA JUGA Perhatikan pernyataan dibawah ini. iGangguan kesehatan iiMenimbulkan keindahan lingkungan iiiPenurunan kualitas lingkungan ivMeningkatnya daya tahan tubuh Dari pernyataan diatas, manakah yang merupakan dampak buruk dari air limbah? Related Articles Bentuk sederhana dari 24x8y-6 / 4xy3 . y43 adalah 10 mins ago Jika x = 36 dan y = 8, nilai x-3/2 3√y2 / y1/3 – x½ = 4 hours ago Tetapi posisi manusia masih diperlukan pada bagian tersebut masih diperlukan terutama untuktenaga? 6 hours ago Leave a Reply Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Komunikasiakan sangat dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, mempertimbangkan solusi alternatif atas masalah kemudian mengambil keputusan, dan tujuan-tujuan sosial serta hiburan. > Sebagai komunikasi ekspresif Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan Yuk, pahami apa itu komunikasi politik dan bagaimana proses berjalannya. Komunikasi pada dasarnya berasal dari bahasa latin yaitu communico yang berarti membagi, dan communis yang berarti membangun kebersamaan, atau communicare yang berarti “membuat sama”. Maka bisa dikatakan bahwa komunikasi berarti menciptakan makna yang sama atau berarti suatu pikiran, suatu makna yang dianut secara sama. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos yang berarti kewarganegaraan. Politik secara luas bisa diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata masalah publik. Jadi secara singkat komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik isu kewarganegaraan yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan di antara sistem sosial dengan sistem politik. Sedangkan menurut Meadow 1980, mengatakan bahwa "political communication refers to any exchange of symbol or message that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system", yang berarti komunikasi politik memiliki makna bahwa setiap perubahan simbol dan pesan yang signifikan terhadap keadaan politik atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi yang terkait politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah Surbakti, 2010. Komunikasi politik adalah proses di mana informasi mengenai politik diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Komunikasi dalam politik sangat amat penting karena tanpa komponen komunikasi, infrastruktur, dan suprastruktur akan mengalami putus hubungan sehingga mekanisme yang seharusnya dijalankan tidak berkembang secara dinamis Mukarom, 2016. Dengan komunikasi sebagai proses politik, berbagai tatanan politik yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat akan berubah. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan “aliran darah” yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukugan, aspirasi dan tuntutan kepada pusat pemrosesan sistem politik atau bisa disebut sebagai pemerintah. Komunikasi dalam proses politik diharapkan dapat memberikan keuntungan atau saling memberikan feedback antara pemerintah dan masyarakat, hal ini dikarenakan komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan proses perubahan di suatu negara atau pemerintahan Mukarom, 2016. Oleh karena itu, bagaimanakah proses komunikasi politik itu? Dalam pratiknya komunikasi politik akan bersifat sangat dinamis. Komunikasi politik sepatutnya dapat menjadi sarana bagi komunikannya dalam menyampaikan pesan politik. Dalam prosesnya, komunikasi politik akan melibatkan banyak unsur. Menurut M. Perloff dalam buku Komunikasi Politik karya Mukarom 2016, komunikasi politik merupakan proses pemimpin, media, dan warga negara suatu bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Dalam definisi ini Perloff menekankan bahwa media merupakan pihak yang ikut melakukan komunikasi politik. Secara operasional komunikasi politik juga dapat dinyatakan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu hingga memberikan efek feedback. Adapun komponen kerja proses komunikasi politik, terdiri atas sebagai berikut 1. Komunikator. Komunikator merupakan partisipan yang menyampaikan informasi politik. Komunikator politik pada dasarnya semua orang yang berkomunikasi tentang politik. Pemahaman mengenai komunikator ini dibagi menjadi dua, yaitu pols yang merupakan politisi yang kesehariannya melakukan komunikasi politik dengan cara “memanipulasi”. Dan ada pula vols, yaitu warga negara yang aktif dalam politik secara part timer ataupun sukarela. Vols bisa siapa saja, artinya vols bisa saja masyarakat biasa ataupun aktivis. Dalam menyampaikan pesan politik setiap orang memiliki hak yang sama. Keefektivitasan pesan politik dapat diterima oleh khalayak juga sangat bergantung pada komunikator. Menurut buku Komunikasi Politik Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan 2016 dijelaskan bahwa komunikator yang efektif memiliki ciri - Mereka memandang manusia sebagai sebuah kompleksitas sehingga harus dipahami sebagai individu-individu yang tidak bisa digeneralisasi. - Komunikator harus menghindari sikap kaku dalam berkomunikasi, mereka menyeimbangkan kepentingan mereka dengan kepentingan orang lain, mereka sadar akan mempertimbangkan apakah suatu hal atau ide harus dikomunikasikan atau tidak dalam satu sisi tertentu. 2. Pesan. Pesan di sini merupakan pesan politik yang berisi informasi, fakta, opini, dan keyakinan politik. Pesan juga merupakan komponen penting, maka dalam menyusun pesan perlu adanya perencanaan yang jelas. Perencanaan yang baik dalam pesan pada dasarnya harus dilakukan dalam setiap aspek kehidupan apabila berbicara mengenai komunikasi. Maka dalam komunikasi politik juga perlu adanya strategi yang tepat dalam menyusun pesan agar bisa diterima dengan baik. 3. Media. Media adalah wadah yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi politik sebagai alat transformasi pesan-pesan komunikasi dari penguasa kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Di era media baru ini media dalam komunkasi politik tak hanya berpaku pada media massa. Media sosial dapat menjadi salah satu medium atau wadah untuk menyampaikan pesan. Bahkan menurut Douglas Hagar 2014 dalam Campaigning Online Social Media in the 2010 Niagara Municipal Elections menuturkan, media sosial bisa berkontribusi pada keberhasilan politik. 4. Komunikan. Komunikan merupakan partisipan yang diberikan informasi politik. 5. Feedback. Feedback merupakan tanggapan dari komunikan atas informasi politik yang diberikan oleh komunikator. Menurut Ball Rokeah dan De Fleur, akibat efek komunikasi dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu, efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Keberhasilan komunikasi politik akan dilihat di tahap ini, apakah pesan politik yang diberikan oleh komunikator melalui "media" dapat diterima ataupun memengaruhi khalayak. Proses komunikasi politik hakikatnya bertujuan agar segala komponen di atas dapat saling bersinergi hingga komunikasi poitik dapat berlangsung dengan efektif. Keefektivitasan komunikasi politik pada dasarnya bergantung pada komunikator politik, komunikan, dan media. Hampirsemua APD di atas dapat anda temukan di berbagai toko alat safety yang ada di Indonesia. Bahkan anda dapat memesannya secara online melalui sejumlah marketplace lokal. Itulah sedikit ulasan dari saya mengenai APD Proyek konstruksi yang wajib dikenakan oleh para pekerja yang bekerja di lokasi proyek. Semoga bermanfaat.

Instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya adalah... a. kelompok penekanb. tokoh politikc. partai politikd. kelompok kepentingane. media komunikasi politik Jawaban Menyimak pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang paling pas untuk pertanyaan di atas yakni e. media komunikasi politik. Pembahasan Media kominikasi politik adalah alat yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam menyebarluaskan informasi yang terkait dengan proses politik. Baca Juga Pola Tingkah Laku Individu dan Orientasinya Terhadap Kehidupan Politik, Jawabannya Contoh dari media komunikasi politik ini sangat banyak sekali mulai dari yang cetak seperti brosur, hingga digital seperti sekarang yang banyak dijumpai di sosial media. Demikian penjelasan yang bisa diuraikan mengenai pertanyaan Instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah yang dibahas. Pembahasan ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam belajar perihal materi pelajaran PKN serta aspek kenegaraan yang ada padanya. Baca Juga Jawaban Soal Peristiwa yang Memiliki Kesamaan Cara Perpindahan Panas yang Tepat Ditunjukkan Nomor, IPA Pada akhirnya, untuk lebih mendalami pertanyaan Instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah atau materi PKN yang lainnya, maka sebaiknya jika ikuti pula uraian lain yang terangkum di sini. ***

21 Negara Dan Perempuan. Sangatlah perlu untuk dilihat dalam konteks Indonesia, bagaimana posisiperempuan dalam Negara Indonesia sendiri. Jikalau ditelusuri, Kepedulian Negara terhadap perempuan dapat dirunut sejak masa pemerintahan Presiden RI pertama, Soekarno. Pada masa itu, perempuan telah diakui haknya dalam politik, baik hak pilihdalam

Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga kiemasyarakatan yang dalam aktivitasnya bisa mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung, lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya masing-masing. Fungsi Infrastruktur Politik Pendidikan Politik Secara umum unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan pendidikan politik pada rakyat dan warga negara mulai dari pusat hingga ke wilayah pelosok. Hal tersebut diperlukan supaya semua rakyat dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik, minimal di wilayahnya sendiri. Sesuai dengan sifat kedaulatan rakyat, berarti rakyat bisa ikut menentukan kebijakan politik yang diambil lembaga negara sekecil apa pun. Mempertemukan Berbagai Kepentingan Dalam sistem politik di berbagai negara pasti ada berbagai kepentingan. Walaupun semua tujuannya sama, tetapi setiap masyarakat atau kelompok memiliki pendapat, pandangan yang berbeda sesuai tingkat pendidikan dan lingkungan yang mempengaruhinya. Infrastruktur politik akan mempertemukan hal yang sama. Contohnya dalam partai politik atau dalam komunitas tertentu. Menyalurkan Aspirasi Rakyat Infrastruktur politik berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat mulai dari tingkat yang paling bawah. Dengan demikian, bila tuntutan menjadi bagian mayoritas dapat menjadi perhatian para wakil dan pejabat yang ada di lembaga negara sehingga menjadi keputusan politik. Menyeleksi Kepemimpinan Dari unsur infrastruktur politik umumnya lahir pemimpin-pemimpin yang kemudian mewakili rakyat di lembaga negara atau menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga negara dan di perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Karena dari organisasi dan lembaga masyarakat tersebut akan terseleksi dari bawah siapa saja pemimpin yang pantas berdasarkan hukum dan norma masyarakat. Tujuannya, pemimpin yang lahir dari masyarakat, maka akan sesuai dan mengerti kebutuhan masyarakat yang melahirkannya. Komunikasi Politik Mengkomunikasikan keinginan dan sistem politik yang terdapat dalam masyarakat, golongan, institusi, dan berbagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara atau unsur suprastruktur. Kelompok Kepentingan Interest Group Pengertian Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat. Pembagian Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok 1 Interest Group Asosiasi Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dll 2 Interest Group Institusional Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya. 3 Interest Group Nonasosiasi Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll. 4 Interest Group Anomik Interest group inidapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada umumnya berupa aksi-aksi demontrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak aktivitas buruk kelompok ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hak mengeluarkan pendapat dimuka umum. Peranan Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Peranan Infrastruktur Politik Partai Politik Partai politik merupakan contoh infrastruktur politik yang populer saat ini. Partai politik adalah organisasi yang anggota-anggotanya memiliki tujuan yang sama dan cara mencapai tujuan yang sama. Di negara Indonesia kehadiran partai politik akan terlihat ketika menjelang pemilihan umum. Karena fungsi pemilu adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif negara dan biasanya calon diajukan oleh partai politik yang memenuhi syarat. Kelompok Kepentingan Yang dimaksud kelompok kepentingan ialah kelompok yang biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tetapi tidak dengan tujuan atau dengan jalan ikut serta duduk dalam pemerintahan. Bila ada anggotanya kemudian ikut serta dalam jabatan tertentu di lembaga pemerintahan, biasanya masih lewat partai politik. Kelompok kepentingan ini contonya ormas seperti NU, Muhammadiyah, kelompok profesi atau institusi tertentu seperti PGRI, IDI, Kadin, kelompok non organisasi seperti paguyuban, ikatan alumni, dan kelompok lain yang ada secara mendadak contohnya bertemu karena aktivitas unjuk rasa bersama. Kelompok Penekan Kelompok penekan umumnya mirip dengan kelompok kepentingan. Tetapi mereka lebih terorganisir dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa organisasi yang termasuk kelompok ini contohnya LSM, organisasi sosial kegamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, lembaga bantuan hukum, dan sebagainya. Kelompok ini berfungsi mempengaruhi kebijakan pemerintah lewat cara persuasi dan propaganda. Mereka akan meenempuh semua jalur resmi yang ada supaya tuntutannya terpenuhi. contohnya, organisasi keagamaan yang menginginkan terbentuknya kebijakan tentang pornografi, maka organisasi tersebut akan datang secara resmi ke DPR dan meminta semua jalur yang ada supaya tuntutannya bisa terlaksanakan. Media Komunikasi Politik Komponen infrastruktur politik media ini sangat mempengaruhi kelompok-kelompok politik lain hingga ke lembaga negara. Media ini bisa berbagai bentuk, mulai dari televisi, radio, dan internet yang saat ini ramai dengan sosial media. Fungsi media komunikasi politik ialah memberi pendidikan politik kepada masyarakat, proses sosialisasi politik, dan seharusnya menyampaikan segala informasi yang benar tentang sistem dan situasi politik yang ada. Pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan manapun. Komponen Di Dalam Iinfrastruktur dan Suprastruktur Perbedaan selanjutnya yang ada di antara infrastruktur dan suprastruktur politik adalah komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Dalam tata negara modern, umumnya lembaga negara resmi yang ada di dalam sebuah negara terdiri dari tiga komponen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing komponen ini memiliki pengertian sebagai berikut Lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang atau kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Lembaga legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas mengadili para pelanggar undang-undang. Contoh suprastruktur politik lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, infrastruktur politik di Indonesia meliputi seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk ada di dalam bidang politik, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas proses penyelenggaraan negara. Organisasi-organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik ini tidak ada di dalam birokrasi pemerintahan. Artinya, setiap organisasi non pemerintah merupakan infrastruktur politik. Umumnya, ada empat komponen dalam infrastruktur politik ini, yaitu Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela. Partai politik ini bisa terbentuk berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita serta kepentingan. Interest Group, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan dalam kebijakan politik negara. Kelompok ini biasanya bersedia menghimpun dan mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan kegiatan politik yang biasanya ada di luar tugas partai. Kelompok ini bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, serikat buruh, dan lain-lain. Pressure group,yaitu kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan dan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik, terutama untuk mendorong agar peraturan dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan keinginan kelompoknya. Mereka tidak segan untuk melakukan demonstrasi, bahkan aksi mogok untuk bisa mencapai tujuannya. Media komunikasi politik, yaitu alat komunikasi politik untuk menyampaikan segala informasi dan pendapat politik secara tidak langsung kepada masyarakat. Komponen ini diharapkan akan bisa mengolah, mengedarkan, hingga mencari dan menggiring aspirasi masyarakat. Media komunikasi politik bisa berupa media cetak maupun media elektronik. Tujuan Infrastkrutur dan Suprastruktur Politik Perbedaan infrastruktur politik dan suprastruktur politik selanjutnya adalah dilihat dari tujuan keduanya. Pada dasarnya, suprastruktur politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, dalam jangka waktu yang lebih pendek, berikut ini adalah tujuan suprastruktur politik Pembagian kekuasaan – adanya pembagian kekuasaan ini artinya dalam negara yang menganut sistem politik demokrasitidak boleh terpaku pada satu kekuasaan saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kediktatoran yang sangat mungkin terjadi jika tidak ada pembagian kekuasaan. Mempermudah pengorganisasian negara – hal ini dikarenakan dengan adanya lembaga-lembaga negara dengan tugas masing-masing, maka ada pembagian tugas pula dalam mengorganisasi negara tersebut. Tidak hanya itu, pembagian wilayah seperti wilayah pusat dan daerah yang dipimpin oleh pemimpin tersendiri juga mempermudah pengorganisasian negara. Aspirasi tersalurkan – suprastruktur politik ada agar bisa lebih memperhatikan aspirasi rakyat serta mendekatkan negara dengan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah berdasarkan aspirasi rakyat, baik secara langsung disampaikan kepada lembaga negara maupun melalui infrastruktur politik yang ada. Mencapai tujuan pembangunan – pada akhirnya suprastruktur politik memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional ini tertuang dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Infrastruktur Politik Indonesia Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompokkelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Pada dasarnya organisasi organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik diantaranya Partai Politik Parpol yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan. Kelompok Kepentingan interests group, Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, serikat buruh dan sebagainya Kelompok Penekan pressure group Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya, dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya. Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia. Media Komunikasi Politik Media massa merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah serta mengedarkan informasi Tokoh Politik Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian dibidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah atau sedang berlangsung. Seseorang dianggap tokoh politik dalam suatu negara apabila menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif. Media Komunikasi Politik Political Communication Media Pengertian Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Merupakan benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan singkat kata alat komunikasi politik. Komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan, institusi, asosiasi ataupun sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Kelompok infrastruktur politik ini, secara nyata menggerakkan sistem, memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, melekukan sosialisasi politik, menyeleksi kepemimpinan, menyelesaikan sengketa politik, yang terjadi diantara berbagai pihak baik di dalam maupun di luar. Serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam maupun keluar. Alat komunikasi dapat mendukung terciptanya suasana politik rakyat karena alat komunikasi tersebut merupakan sarana perhubungan dan pemersatu bagi masing-masing golongan, terutama golongan politik. Alat komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat penyebarluasan konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ideologi-ideologi politik tertentu, dasn program-program kerja golongan kepada seluruh anggota dan simpatisannya. Posisi MC Luhan “Medium is the extension of man” media adalah sesungguhnya perpanjangan instrument indra manusia. Media ditempatkan sebagai alat untuk sarana akses informasi apapun dalam lingkunganmasyarakat, termasuk politik. “Medium is the message” media adalah pesan itu sendiri. Dalam konteks politik yang dapat mempengaruhi khalayak, bukan hanya apa yang dikatakan media, tetapi media apa yang digunakan juga mempengaruhi keefektifan komunikasi politik. Fungsi Fungsi Informasi Media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan politik dengan kekuasaan, serta sosialisasi politik. Fungsi Edukasi Media dijadikan sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan media. Fungsi Korelasi Media dijadikan penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang berkaitan dengan aktivitas aktor poltik. Fungsi Kontrol Sosial Media sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik. Fungsi Pembentukan Opini Publik berkaitan dengan Persoalan Politik Peranan Membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan masyarakat. Membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum. Membantu berhubungan dengan kelompok diluar dirinya media menjadi mediasi antara aktor politik dengan aktor politik lainnya. Media dalam hal ini menjadi fasilitator. Membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tersebut. Membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima. demikianlah artikel dari mengenai Fungsi Infrastruktur Politik Pengertian, Fungsi, Kelompok, Peran, Komponen Suprastruktu, Tujuan, Media Komunikasi, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

tindakantersebut – memberikan pemilik media kemampuan untuk membeli pengaruh politik. Kata Kunci: konglomerasi, konsolidasi, demokrasi, media, politik Pendahuluan Kebebasan warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar, akurat dan objektif pada hakikatnya merupakan bagian penting dari nilai demokrasi.

- Komunikasi politik merupakan ilmu terapan yang memadukan ilmu komunikasi dengan ilmu politik. Jenis komunikasi ini melibatkan pesan dan tokoh politik, sehingga cakupan pembahasannya pun tidak jauh dari bidang politik dan komunikasi. Sama halnya seperti bentuk komunikasi lainnya, komunikasi politik bisa dilakukan secara verbal dan nonverbal. Pembedanya terletak pada pesan politik yang sangat ditonjolkan dalam jenis komunikasi yang dimaksud dengan komunikasi politik? Sebagaimana mengutip dari buku Komunikasi Politik 2016 oleh Thomas Tokan Pureklolon, seorang pakar politik, Maswadi Rauf mendefinisikan komunikasi politik sebagai berikut "Komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukannya sebagai pelaku kegiatan politik.” Sementara itu, menurut Astrid S. Soesanto, komunikasi politik merupakan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas dalam kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya lewat suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga politik. Baca juga Komunikasi Publik Pengertian dan CirinyaDilihat dari perseptik keilmuan, komunikasi politik merupakan jembatan metodologis yang menghubungkan disiplin ilmu komunikasi dengan ilmu politik. Lebih tepatnya, komunikasi politik mengkaji kegiatan komunikasi persuasif dalam ranah politik. Pesan dalam komunikasi politik Menurut Nahrul Hayat dalam buku Komunikasi Politik 2019, pesan dalam komunikasi politik ada dan berlangsung untuk mengikuti perubahan serta perkembangan informasi yang diinginkan masyarakat. Komunikator aktor politik dan partisipan politiknya dapat mengerti dengan jelas isi, tujuan, dan keinginan pesan politik yang disampaikan tersebut bertujuan memengaruhi serta membentuk opini publik. Henry Subiakto dan Rachmah Ida dalam buku Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi 2012 menjelaskan bahwa suatu komunikasi yang tampaknya pesan atau isinya bukan tentang politik, namun secara potensial dan aktual dapat berakibat atau mempunyai konsekuensi dalam suatu fungsi sistem politik, bisa dikatakan bahwa itu adalah komunikasi politik. Konsekuensi politik menjadi unsur utama yang membedakan komunikasi politik dengan jenis komunikasi lainnya. Konsekuensi tersebut timbul dari proses komunikasi politik yang berlangsung. Salah satu contohnya perubahan opini publik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

.

r3z3mlolvq.pages.dev/337

r3z3mlolvq.pages.dev/419

r3z3mlolvq.pages.dev/983

r3z3mlolvq.pages.dev/93

r3z3mlolvq.pages.dev/653

r3z3mlolvq.pages.dev/323

r3z3mlolvq.pages.dev/245

r3z3mlolvq.pages.dev/563

r3z3mlolvq.pages.dev/406

r3z3mlolvq.pages.dev/483

r3z3mlolvq.pages.dev/738

r3z3mlolvq.pages.dev/987

r3z3mlolvq.pages.dev/559

r3z3mlolvq.pages.dev/497

r3z3mlolvq.pages.dev/149

instrumen yang berfungsi menyampaikan informasi mengenai politik disebut